Bagian Keenam

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Pasal 19

Uraian tugas Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan sebagai berikut :

  • merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi terselenggeranya kegiatan penaatan pengelolaan lingkungan, yang berkenaan dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dan konflik tentang pengelolaan lingkungan hidup serta hubungan kerjasama dengan instansi terkait/unit dalam hubungannya dengan penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
  • merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat, yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumberdaya manusia serta hubungan kerjasama dengan instansi terkait/unit dalam hubungannya dengan penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
  • melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam rangka Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungandan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidupsesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Memberikan saran /telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  • Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Uraian tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagai berikut:

  • menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  • melakukan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  • menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  • melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  • menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  • melakukan sosialisasi tata cara pengaduan; dan
  • mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Uraian tugas Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagai berikut :

  • menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  • melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  • melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  • melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  • membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
  • melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
  • melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
  • melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
  • melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Uraian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

  • menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • melakukan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
  • membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  • menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • melakukan pengembangan materi, menyiapan sarpras dan melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
  • melakukan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  • melakukan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  • melaksanakan pembinaan dan pengembangan masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan;
  • melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  • melakukan pengembangan jenis penghargaan LH; dan menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH
  • melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan
  • membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten; dan memberikan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
  • melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.